JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) sekaligus Jubir Istana, Juri Ardiantoro, bersama perwakilan pejabat dari Kementerian Agama menerima sejumlah guru madrasah yang berdemo di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini.
Juri menyerap tuntutan para guru madrasah yang meminta diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan itu digelar di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Sejumlah guru madrasah yang tiba ini tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), hingga Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMI).
Salah satu perwakilan, Muhammad Zein, menjelaskan tuntutan para guru madrasah yang meminta untuk diangkat melalui afirmasi PPPK. Ia mengungkit guru honorer di sekolah umum yang sudah diangkat PPPK. Menurutnya, guru madrasah memiliki hak yang sama dengan guru lain.
"Itu satu-satunya tuntutan kami. Harapannya Pak Presiden bisa menerima kami ke depan dan sekaligus memberikan afirmasi agar guru-guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK. Itu saja tuntutan kami karena itu salah satu poin tertinggi dari keinginan kami yang sudah usianya di atas 30, 40 tahun, 50 tahun. Tanpa PPPK, berarti negeri ini masih terjadi diskriminasi antara sekolah dengan madrasah," kata Zein kepada wartawan usai diterima.
Diangkat menjadi PPPK, menurutnya, menjadi salah satu upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah. Ia berharap ada solusi dari pemerintah terkait tuntutannya tersebut.
"Ingat ya, tidak boleh ada dikotomi, tidak boleh ada disparitas kebijakan afirmasi anggaran dari negara. Ketika sekolah PPPK, madrasah swasta juga berhak untuk mendapatkan PPPK karena anggarannya ada," ujarnya.
"Sekali lagi, Pak Presiden, harapannya, beliau tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, akan disampaikan Pak Presiden. Makanya kita akan mendengarkan dalam waktu beberapa saat ini bagaimana komitmen beliau karena saya yakin beliau punya komitmen untuk pendidikan, khususnya madrasah swasta di negeri ini," lanjut Zein.
Sementara, Juri mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut saat ini Prabowo sudah bertolak ke Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC 2025.
"Oleh karena itu, tadi saya menyampaikan aspirasi yang teman-teman guru madrasah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden," ujar Juri.
Juri menekankan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pemerintahannya. Peningkatan kualitas itu meliputi sistem hingga fasilitas di seluruh pendidikan di Indonesia.
"Saya juga sudah sampaikan mengenai pendidikan. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama," ujarnya.
"Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas," lanjut Juri.
Juri memahami keluhan para guru madrasah saat ini. Pihaknya akan segera menyampaikan dengan kementerian terkait mencari solusi terbaik.
"Kami ingin kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respons Bapak Presiden. Tentu kami tidak tadi tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responsnya," ucapnya.
Diketahui, sejumlah elemen guru menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Jalan Medan Merdeka Selatan arah Thamrin macet.
Massa guru yang demo berasal dari Gabungan Organisasi Guru Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
Selain pengangkatan sebagai ASN atau PPPK, para guru menyampaikan beberapa tuntutan lain, yakni:
- Penerbitan SK PPPK bagi guru bersertifikasi tanpa diskriminasi
- Pelunasan tunggakan inpassing 2012-2014
- Setop diskriminasi terhadap guru swasta madrasah.
COMMENTS