Bencana ini juga memaksa setidaknya 290 ribu jiwa mengungsi dan merusak 2.800 rumah di 46 kabupaten/kota. Meskipun skala dampak sangat besar, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional.
Hal ini terjadi di tengah penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah daerah (pemda) tiga provinsi tersebut. Mereka secara eksplisit menyatakan ketidaksanggupan penanganan darurat bencana akibat keterbatasan logistik dan kemampuan daerah.
Situasi darurat ini semakin kentara setelah tiga bupati di Aceh yakni Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya, mengirimkan surat resmi. Ketiga bupati menyerahkan penanganan bencana kepada Pemerintah Aceh, yang secara implisit menunjukkan keterbatasan sama di tingkat provinsi.
Langkah ketiga bupati ini dilandasi oleh fakta lapangan yang tidak terbantahkan. Bupati Aceh Selatan Mirwan misalnya, dalam suratnya bernomor 360/1975/2025 menyebutkan skala kerusakan di 11 kecamatan, mulai dari terputusnya akses transportasi, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga rusaknya infrastruktur publik (jalan, jembatan, sarana pendidikan), sudah melampaui kemampuan fiskal dan sumber daya manusia (SDM) pemkab.
Senada, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, juga menggarisbawahi keterbatasan anggaran dan peralatan memadai sebagai alasan utama ketidaksanggupan mereka melaksanakan penanganan darurat secara optimal. Mereka menilai, hanya intervensi langsung dari level yang lebih tinggi yaitu Pemprov Aceh atau pemerintah pusat, yang dapat mengatasi kondisi darurat ini dengan cepat dan terkoordinasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi surat resmi dari tiga bupati tersebut dengan nada memaklumi. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mempermasalahkan atau marah atas pernyataan ketidaksanggupan itu.
"Kalau kemudian mereka menyatakan tidak mampu, itu wajar. Kami tidak marah karena mengetahui bagaimana kondisi dan situasinya," kata Mendagri.
Ia mengakui bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan signifikan, terutama dalam hal infrastruktur pendukung berat seperti helikopter, pesawat, dan alat berat. Padahal, peralatan tersebut sangat dibutuhkan untuk membuka akses jalan terisolasi, yang pada akhirnya melumpuhkan distribusi logistik.
Menurut Tito, fasilitas tersebut memang hanya dapat dimobilisasi melalui Pemerintah Aceh atau pemerintah pusat. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa intervensi pusat akan tetap dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya surat permintaan resmi.
Menyikapi krisis ini dan tantangan yang dihadapi anggotanya, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi segera memberikan respons tegas sekaligus menawarkan solusi konkret. Ia memahami betul kondisi yang dialami tiga pemkab di Aceh tersebut.
Menurut Bupati Lahat itu, ketidakmampuan bersumber dari dua hal, yaitu keterbatasan infrastruktur/alat berat dan tekanan fiskal daerah yang kian berat seiring pengalihan dana ke program strategis nasional 2025. Terkait itu, lanjut Bursah, Apkasi mengambil peran lebih proaktif dengan tidak hanya membenarkan, tetapi juga mendesak pemerintah pusat agar segera melakukan intervensi langsung (afirmasi) yang lebih cepat.
Dalam konteks ini, Apkasi secara khusus mendesak Presiden dan Mendagri untuk segera melakukan intervensi dengan memprioritaskan tiga hal krusial. Pertama, infrastruktur dan alat-alat berat mendesak harus segera didatangkan untuk membuka akses wilayah yang terisolasi.
Kedua, perlu dilakukan perbaikan segera terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Ketiga dan yang terpenting, harus segera dicarikan solusi cepat untuk kebutuhan sandang dan pangan para korban karena masalah perut tidak bisa menunggu.
Lebih dari sekadar mendesak, Apkasi menunjukkan solidaritas nyata. Melalui program Apkasi Peduli Bencana, gerakan solidaritas kemanusiaan ini sedang digalakkan untuk menggalang dana, baik dari dewan pengurus, anggota Apkasi, dan bantuan masyarakat umum.
"Sekecil apapun bantuannya akan sangat berarti bagi para korban. Insha Allah, kita berdoa, kita mencoba secara bertahap meringankan beban para korban terdampak bencana," ucap Bursah, Senin (1/12/2025).
Selain itu, Apkasi juga mendesak pemerintah pusat melakukan intervensi langsung atau afirmasi secepatnya dalam menanggulangi bencana ini. Sehingga, bisa segera diselesaikan dalam tanggap darurat bencana.
Langkah Apkasi ini, lanjut Bursah, menunjukkan di tengah krisis dan keterbatasan fiskal daerah, asosiasi tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga motor penggerak solidaritas dan penyuara utama bagi percepatan intervensi pemerintah pusat. Sekaligus, memastikan penanganan darurat bencana dapat berjalan efektif dan komprehensif. I rri
COMMENTS