Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa Venezuela memiliki hak penuh untuk menjalin hubungan dagang dengan negara mana pun. China menyatakan oposisi tegas terhadap segala bentuk sanksi yang bersifat "unilateral dan ilegal."
"Penyitaan kapal milik negara lain oleh Amerika Serikat adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional," ujar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing dikutip Reuters, Selasa (23/12/2025).
Pernyataan keras ini dipicu oleh aksi Penjaga Pantai AS (US Coast Guard) yang mencegat kapal tanker bernama Centuries pada Sabtu lalu. Pencegatan ini merupakan bagian dari kebijakan "blokade" yang diumumkan Presiden Donald Trump terhadap seluruh kapal tanker yang terkena sanksi saat masuk atau keluar dari Venezuela.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, kapal Centuries yang berbendera Panama itu memuat sekitar 1,8 juta barel minyak mentah Merey asal Venezuela yang ditujukan untuk China. Kapal tersebut dituduh menggunakan nama palsu "Crag" untuk mengelabui petugas.
Pihak Gedung Putih berdalih bahwa kapal tersebut adalah bagian dari "armada bayangan" (shadow fleet) Venezuela yang membawa minyak ilegal. Namun, pemerintah Venezuela membalas dengan menyebut aksi militer AS tersebut sebagai "tindakan perompakan internasional yang serius."
Langkah AS ini secara langsung memukul kepentingan ekonomi Beijing. Saat ini, China merupakan pembeli terbesar minyak mentah Venezuela, yang mencakup sekitar 4% dari total impor minyak Negeri Tirai Bambu tersebut.
Sejak September, Angkatan Laut AS memang telah mengerahkan banyak kapal perang ke wilayah Karibia. Selain memblokade tanker minyak, AS juga mengklaim telah menghancurkan beberapa kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba. Bahkan, Presiden Trump sempat melontarkan ancaman bahwa serangan darat bisa saja terjadi dalam waktu dekat.
Caracas menuding Washington sengaja menciptakan kekacauan ini demi memicu perubahan rezim di Venezuela dan menguasai cadangan sumber daya alam negara tersebut.
Rusia Pasang Badan untuk Maduro
Tak hanya China, Rusia juga menyatakan solidaritas penuh terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Moskow memperingatkan bahwa penumpukan kekuatan militer AS di wilayah tersebut dapat memicu konsekuensi jangka panjang bagi navigasi maritim internasional.
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dilaporkan telah melakukan pembicaraan telepon dengan Menlu Venezuela, Yvan Gil. Lavrov menyatakan kekhawatiran mendalam atas eskalasi AS yang terus meningkat di Laut Karibia. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin juga telah menegaskan dukungannya terhadap upaya Maduro dalam mempertahankan kedaulatan nasional dari tekanan asing.
"Penumpukan militer AS dapat menimbulkan ancaman bagi navigasi maritim internasional," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia dikutip Russia Today. I cnb
COMMENTS