JAKARTA. - Ekonom sekaligus Founder Core Indonesia Hendri Saparini mendorong pemerintah untuk menyiapkan beberapa opsi skenario untuk memitigasi risiko inflasi energi akibat konflik yang memanas antara Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Konflik ini memicu kekhawatiran atas pasokan minyak menyusul penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan energi global.
"Kalau kemudian kita tidak melakukan strategi antisipasi, hanya mengutak-atik dari sisi moneter atau dari sisi fiskalnya, tidak ada langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, saya rasa akan sulit," kata ekonom yang akrab disapa Rini saat dijumpai di Jakarta, Senin.
Ia mengingatkan bahwa tanpa grand design atau strategi besar yang jelas, penanganan dan koordinasi dampak konflik tersebut akan berjalan tidak terarah. Sebab, pihak yang menghadapi situasi ini bukan hanya pemerintah, melainkan juga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Dari sisi harga, Rini menjelaskan bahwa besarnya risiko kenaikan harga minyak sangat bergantung pada durasi konflik.
Apabila perang segera berhenti dan jalur distribusi kembali normal, dampaknya terhadap harga minyak diperkirakan tidak akan terlalu tinggi. Dengan kata lain, faktor pertama yang menentukan adalah lamanya konflik berlangsung.
Faktor kedua yakni cakupan atau luasnya eskalasi perang. Jika konflik meluas dan melibatkan lebih banyak pihak atau negara, maka tekanan terhadap harga minyak akan semakin besar.
Rini menjelaskan bahwa dalam situasi seperti itu, harga berpotensi bertahan di level tinggi dan tidak mudah turun karena dampaknya meluas ke lebih banyak negara.
Ia memperkirakan, dampaknya bagi Indonesia dapat signifikan dan meluas ke berbagai sektor, mengingat posisi Indonesia sebagai net importir minyak.
Tak hanya itu, Rini memperkirakan dampaknya bisa menjalar ke berbagai komoditas lain yang berpotensi terdorong oleh imported inflation.
Dalam hal ini, jelas dia, kenaikan harga energi hampir pasti akan mendorong biaya transportasi. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar juga berpotensi meningkat.
Di sisi lain, menurut Rini, ketergantungan impor pangan yang terus bertambah tanpa diimbangi penguatan substitusi produksi dalam negeri juga akan memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan.
"Saya khawatir ini akan ada dampak sosial politik, kalau kemudian terjadi kenaikan harga. Karena ini tidak hanya harganya yang naik, tetapi juga ketersediaan barangnya itu yang juga jadi masalah," kata dia.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi melesetnya pertumbuhan ekonomi dari target pemerintah, ia menilai konflik geopolitik yang berkepanjangan berisiko menekan kinerja ekonomi Indonesia.
Sebelum adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS serta sebelum eskalasi serangan di Timur Tengah, Core Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,9-5 persen, atau di bawah target APBN.
Dengan kondisi geopolitik dan geo-ekonomi yang tidak menentu serta belum pastinya arah kebijakan pemerintah, ia menilai risiko perlambatan akan semakin besar.
"Kalau itu tidak ada (respon kebijakan pemerintah), kita khawatir pertumbuhannya itu akan lebih rendah. Dan tidak hanya lebih rendah, tetapi juga soal kualitas pertumbuhannya," kata Rini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perang antara AS dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menurutnya, tekanan harga masih bisa tertahan karena suplai minyak dari AS meningkat serta Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) turut menambah kapasitas produksi.
Pemerintah memiliki antisipasi potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah setelah menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk memperoleh suplai minyak dari luar kawasan tersebut. Salah satunya melalui langkah PT Pertamina (Persero) yang menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal AS. I tar
COMMENTS