JAKARTA - Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Dr. Denis Suarsana, menegaskan pentingnya penguatan konsep Ekonomi Pancasila melalui kolaborasi internasional dan pertukaran gagasan lintas negara.
Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Panel dan Peluncuran Buku “The Pancasila Market Economy” yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina bersama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) di Jakarta, Senin (11/5).
“Acara hari ini sangat istimewa bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Buku yang kami presentasikan hari ini bukan hanya hasil karya sekelompok penulis yang namanya tercantum di sampul, tetapi merupakan hasil dari perjalanan panjang selama bertahun-tahun dan setidaknya menjadi representasi dari lebih dari satu dekade kerja sama dan kemitraan yang erat serta produktif antara KAS dan Universitas Paramadina,” ujar Denis.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan panelis yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut. Menurutnya, buku ini merupakan bagian dari upaya intelektual untuk terus mencari bentuk ekonomi Indonesia yang semakin matang dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
“Terima kasih sudah mewujudkan buku ini. Dan buku ini adalah terus kita berpikir untuk mencari jalan bagaimana ekonomi kita semakin lama, semakin sempurna,” ujar Didik.
Senior Director and Head International Policy Group Bank Indonesia, Haris Munandar, Ph.D, dalam Keynote speech-nya menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan nilai kemanusiaan.
Dalam pandangannya, yang dibutuhkan Indonesia adalah keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, kompetisi dan solidaritas, serta efisiensi dan keadilan. “Yang kita butuhkan adalah ekonomi yang memiliki keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kompetisi dan solidaritas, antara efisiensi dan keadilan. Dan disinilah, Pancasila diharapkan memberikan harapan.”
Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kementerian UMKM, Dr. Ali, menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data yang berpihak pada UMKM dan selaras dengan nilai Pancasila.
“Saya percaya bahwa implementasi Kebijakan berbasis Pancasila Market ekonomi semakin dibutuhkan seiring dengan Kepentingan penerapan Efficient Risk Policy Atau kebijakan berbasis data, pemerataan, keberpihakan terhadap UMKM yang akan mampu menjadi dasar peninjauan kebijakan.”
Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Handi Risza, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa konsep Ekonomi Pasar Pancasila perlu menjadi pondasi dalam mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam konteks Ekonomi Pasar Pancasila, Shinta menegaskan bahwa pasar tetap menjadi instrumen penting, tetapi harus diarahkan oleh negara dengan landasan moral dan sosial yang kuat. “Market sebagai instrumen, diarahkan oleh negara sebagai regulator dan guardian, serta dilandasi nilai moral dan sosial. Pasar tetap bekerja, tetapi tidak dibiarkan sepenuhnya tanpa arah dan koreksi,” kata Shinta.
Pembicara lainnya, Wijayanto yang juga ekonom dan dosen Universitas Paramadina menjelaskan bahwa Indonesia selama ini mengalami perubahan orientasi ekonomi dari masa ke masa, mulai dari ekonomi yang dipimpin negara (state-led economy), developmental state, hingga state capitalism. “Konsep Ekonomi Pasar Pancasila hadir sebagai upaya mengambil sisi positif dari kapitalisme dan sosialisme sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila.” Ujarnya.
Prof. Marcus Marktanner akademisi Kennesaw State University - AS, menegaskan perlunya memperkuat demokrasi sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan mengingatkan bahwa di banyak negara demokrasi saat ini sedang berada dalam risiko.
“Hal tersebut menurut saya perlu ditekankan, dan kita perlu kembali benar-benar memikirkan apa peran demokrasi terhadap pembangunan ekonomi, serta bagaimana kita dapat memperkuat demokrasi. Karena di banyak negara di seluruh dunia, demokrasi sedang berada dalam risiko,” ujar Prof. Marcus Marktanner.
Senior Fellow The Habibie Center, Umar Juoro menjelaskan bahwa dalam model ekonomi Pancasila yang dikembangkannya, faktor seperti human capital, teknologi, social capital, equality, hingga sustainability harus menjadi variabel endogen dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ketimpangan, menurutnya, bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengganggu keberlanjutan pembangunan. “Kalau ekonomi itu timpang, bukan hanya kita tidak bisa mengembangkan ekonomi dengan baik, tetapi juga tidak bisa achieve sustainable growth,” jelasnya. I press
COMMENTS