JAKARTA – Isu pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan beredar di ruang publik dinilai tidak berdiri sendiri.
Di balik kabar tersebut, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier melihat adanya resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh paradigma ekonomi lama dan merasa terganggu dengan arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fuad, isu pergantian Purbaya tidak memiliki dasar yang kuat karena hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan terkait pergantian Menteri Keuangan.
Karena itu, ia menilai spekulasi yang berkembang lebih merupakan upaya membangun persepsi tertentu terhadap kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.
"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Fuad mengatakan perubahan paradigma ekonomi yang tengah didorong pemerintah memang berpotensi memunculkan penolakan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem yang sudah berjalan.
Menurut dia, kondisi semacam itu lazim terjadi dalam setiap proses transformasi kebijakan ekonomi.
Ia menilai sejumlah kebijakan yang menempatkan negara pada peran yang lebih kuat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi mulai memunculkan dinamika di ruang publik, termasuk munculnya berbagai spekulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
Dalam kesempatan tersebut, Fuad juga mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional seharusnya tetap berpegang pada amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Menurut dia, perdebatan mengenai model ekonomi tidak perlu terjebak pada dikotomi antara neoliberalisme dan sosialisme.
"Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.
Fuad turut menyampaikan dukungan terhadap gagasan ekspor melalui satu pintu yang saat ini didorong pemerintah.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memperkuat pengawasan terhadap devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya nasional.
Ia menjelaskan bahwa selama ini sebagian devisa hasil ekspor Indonesia masih banyak tersimpan di luar negeri sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri.
Akibatnya, kontribusi devisa terhadap penguatan ekonomi nasional menjadi kurang optimal.
"Kebijakan ekspor satu pintu akan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan penerimaan negara, serta mempertegas pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945," kata Fuad.
Selain berpotensi memperkuat nilai tukar rupiah, kebijakan tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan pengelolaan devisa yang lebih efektif, pemerintah dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan memperkuat sektor-sektor strategis.
Lebih lanjut, Fuad mengingatkan agar berbagai kritik terhadap kebijakan ekonomi baru pemerintah disikapi secara proporsional.
Menurut dia, setiap masa transisi ekonomi hampir selalu diiringi oleh upaya-upaya yang berusaha menghambat perubahan yang sedang berlangsung.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan ketidakpastian.
"Saya melihat isu-isu seperti ini lebih merupakan upaya menciptakan kondisi tertentu. Selama kebijakan yang dijalankan bertujuan memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus tetap konsisten menjalaninya," ujar Fuad.
Di sisi lain, Fuad menilai fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal yang wajar di tengah dinamika ekonomi global.
Namun, ia menekankan pentingnya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan kemandirian energi, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan penerimaan negara.
Menurut dia, pemerintah perlu tetap konsisten menjalankan agenda transformasi ekonomi yang telah dirancang.
Sebab, keberhasilan perubahan paradigma ekonomi akan menjadi salah satu faktor penentu arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. I rst
COMMENTS