BANDAR LAMPUNG - Penganugerahan gelar adat atau adok Lampung kepada mantan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang datang ke Lampung secara singkat menuai sorotan.
Akademisi sekaligus peneliti kajian budaya Lampung, Novri Rahman, menilai pemberian gelar adat yang dilakukan secara cepat berpotensi mengikis kesakralan tradisi masyarakat Lampung, baik Saibatin maupun Pepadun.
Kritik itu disampaikan Novri terkait pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Jokowi yang menerima gelar adat saat berkunjung ke Lampung pada Sabtu (27/6/2026).
Menurut Novri, tren penyematan simbol budaya secara instan dalam hitungan jam perlu dikaji ulang agar nilai luhur adat Lampung tidak berubah menjadi sekadar seremoni.
"Seorang tokoh nasional tiba, disambut hangat oleh para pemangku adat, lalu dalam waktu singkat kadang hanya beberapa jam, ia sudah mengenakan pakaian adat lengkap dengan gelar kehormatan yang baru saja disematkan. Dokumentasi foto menyebar, berita ditulis, dan sang tokoh pun berlanjut ke agenda berikutnya," ujar Novri saat dikonfirmasi, Senin (29/6/2026).
Adok Bukan Sekadar Gelar Seremonial
Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung itu mengatakan, persoalan utama bukan hanya apakah pemberian gelar adat tersebut salah secara prosedural.
Menurut dia, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini dijaga dalam tradisi Lampung.
Novri menjelaskan, dalam adat Lampung, adok bukan sekadar gelar kehormatan yang diberikan dalam sebuah acara seremonial.
Gelar adat merupakan bentuk pengakuan komunal yang lahir dari proses panjang dan pertimbangan moral atas kontribusi nyata seseorang.
Ia menyebut akar filosofis gelar adat Lampung berkaitan erat dengan falsafah Piil Pesenggiri, yakni sistem etika yang menempatkan kehormatan sosial sebagai sesuatu yang diraih melalui dedikasi, integritas, dan sumbangsih nyata.
"Ketika proses panjang itu diperpendek menjadi seremoni beberapa jam demi kepentingan yang berbau politis, terjadilah apa yang oleh para ahli kajian budaya disebut sebagai komodifikasi, pengalihfungsian sesuatu yang sakral menjadi instrumen kepentingan pragmatis. Nilai intrinsik adok tidak hilang seketika, tetapi ia terkikis perlahan, dan erosi itulah yang berbahaya," kata Novri.
Khawatir Terjadi Inflasi Nilai Adat
Novri menilai ada dua dampak serius dari fenomena pemberian gelar adat secara instan kepada tokoh nasional.
Pertama, menurut dia, dapat terjadi inflasi nilai adat. Penghargaan yang terlalu mudah diberikan dikhawatirkan membuat generasi muda kehilangan pemahaman atas makna sejati dari tradisi tersebut.
Kedua, tradisi angkon muakhi atau mengangkat saudara bisa terlepas dari konsekuensi moral dan sosial yang seharusnya melekat.
Dalam tradisi itu, kata Novri, ada asas timbal balik yang mengikat antara pihak yang memberi dan menerima gelar.
"Artinya, seseorang yang menerima adok sesungguhnya menerima pula tanggung jawab untuk turut menjaga dan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan komunitas adat yang mengangkatnya," Kata Novri.
Jangan Berhenti sebagai Arsip Foto
Novri menegaskan, pemberian gelar adat semestinya tidak berhenti pada dokumentasi seremoni.
Menurut dia, penerima gelar adat seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat adat Lampung.
Ia mencontohkan sejumlah isu penting yang masih membutuhkan perhatian, mulai dari hak-hak masyarakat adat, penyelamatan naskah kuno Lampung, hingga revitalisasi bahasa Lampung.
"Jika setelah gelar disematkan tidak ada advokasi nyata terhadap hak-hak masyarakat adat, tidak ada upaya penyelamatan naskah kuno Lampung yang masih terbengkalai di berbagai sudut, tidak ada dukungan konkret terhadap revitalisasi bahasa Lampung yang kian terancam punah, maka seluruh ritus itu hanyalah pertunjukan tanpa substansi. Ia berhenti sebagai arsip foto, bukan sebagai peristiwa budaya yang bermakna," Tegasnya.
Lembaga Adat Diingatkan Tidak Jadi Stempel Politik
Novri juga mengingatkan lembaga adat di Lampung agar tidak terjebak menjadi pemberi legitimasi bagi kepentingan politik elektoral.
Menurut dia, nilai Nemui Nyimah atau keterbukaan dan keramahan kepada tamu memang merupakan bagian dari karakter luhur masyarakat Lampung.
Namun, nilai tersebut tidak boleh membuat lembaga adat mengorbankan sakralitas tradisi dan kehilangan kewaspadaan.
"Ada batas tegas antara menghormati tokoh nasional dan menyerahkan diri," kata dia.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung di Rumah Adat Lampung Kedatun Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026).
Lampung Dinilai Punya Krisis Budaya yang Lebih Mendesak
Novri menilai Lampung saat ini menghadapi persoalan budaya yang lebih mendasar daripada sekadar kekurangan tokoh bergelar adat.
Ia menyebut bahasa Lampung perlahan ditinggalkan penutur muda, tanah ulayat terus tergerus tanpa perlindungan hukum yang memadai, serta ratusan naskah kuno penyimpan kearifan leluhur masih terabaikan dan terancam musnah.
Menurut Novri, energi lembaga adat seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan nyata tersebut, bukan sekadar melayani agenda kunjungan tokoh yang bersifat sementara.
Karena itu, ia mendorong para penyimbang adat dan akademisi hukum adat di Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata cara penganugerahan adok.
Politik Bergerak Pendek, Budaya Harus Dijaga Panjang
Novri mengingatkan, politik memiliki siklus yang pendek dan sering kali bergerak mengikuti kepentingan elektoral.
Sementara kebudayaan Lampung merupakan warisan panjang yang telah bertahan selama ratusan tahun.
"Politik, dalam watak dasarnya, bergerak dalam siklus pendek. Ia datang dengan janji, pergi bersama kepentingan, dan kembali lagi menjelang setiap pemilihan. Sementara itu, kebudayaan Lampung adalah warisan yang telah melewati ujian ratusan tahun, bertahan bukan karena ia lentur mengikuti setiap hembusan kepentingan, melainkan karena ia teguh pada nilai-nilai yang mendefinisikan siapa kita," tuturnya.
Ia memperingatkan, jika fenomena pemberian gelar adat secara instan terus dibiarkan, dampaknya bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat.
"Ketika adok kehilangan martabatnya, bukan hanya sebuah gelar yang hilang. Yang hilang adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adatnya sendiri, dan kepercayaan generasi mendatang bahwa warisan leluhur mereka masih layak untuk dijaga dan dibanggakan," pungkasnya. I kps
COMMENTS