BENINGNEWS - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peningkatan literasi keuangan penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan berkedok investasi karena masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan penggunaan produk serta layanan jasa keuangan.
Kepala Kantor OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
“Dari 100 orang, 69 orang yang paham, mengetahui, memahami, memiliki keterampilan dalam menentukan sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan terkait keuangan. Sementara 93 orang sudah menggunakan produk layanan jasa keuangan,” katanya dalam diskusi “Membangun Literasi Investasi untuk Melindungi Masyarakat dari Penipuan Berkedok Investasi” yang digelar Forum Wartawan Ekonomi (Warek) Semarang itu.
Menurut dia, kesenjangan tersebut menjadi pekerjaan bersama karena masyarakat yang menggunakan produk keuangan belum tentu memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban produk yang digunakan.
Dia mengatakan kondisi itu dapat meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan keuangan digital, kesalahan penggunaan produk, penyalahgunaan identitas, hingga penipuan berkedok investasi.
“Karena kita kurang terliterasi juga, kita mudah tertipu dengan berbagai informasi yang disebarkan melalui media apa pun, baik secara fisik maupun platform digital,” katanya.
Dia mengatakan indeks literasi keuangan Jawa Tengah pada 2026 mencapai 72,83 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional. Sementara indeks inklusi keuangan Jawa Tengah mencapai 95,59 persen.
Dalam memilih investasi, kata dia, OJK mengingatkan masyarakat menerapkan prinsip “2L”, yakni legal dan logis.
Menurut dia, masyarakat harus memastikan lembaga atau produk investasi memiliki legalitas dan izin yang sesuai serta menawarkan keuntungan yang masuk akal.
“Pastikan legalitasnya berizin dan logis. Dalam hal ini, logis itu penawarannya, suku bunganya, masuk akal atau tidak,” katanya.
Dia mengatakan pilihan investasi harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan, sehingga masyarakat juga perlu mengatur pendapatan secara proporsional untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran utang, investasi, serta menyiapkan dana darurat.
Selain itu, masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi seperti kata sandi dan kode OTP kepada pihak lain karena dapat disalahgunakan untuk mengambil alih akun maupun melakukan transaksi tanpa izin.
Menurut dia, modus penipuan semakin beragam, mulai dari tautan palsu, belanja daring, love scam, hingga tawaran investasi, trading, aset kripto, dan aplikasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis.
“Awalnya diberikan manfaat untuk memancing kita menyetor lebih banyak. Begitu menyetor lebih banyak dan mau ditarik, tidak bisa. Akhirnya tidak bisa dihubungi,” katanya.
Ia mengatakan perkembangan akal imitasi (artificial intelligence/AI) juga perlu diwaspadai karena dapat digunakan pelaku untuk meniru suara, wajah, atau identitas orang yang dikenal korban.
Oleh karena itu, kata dia, OJK terus memperkuat perlindungan konsumen melalui edukasi, pemantauan risiko, penerimaan pengaduan, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum.
Menurut dia, masyarakat yang mengalami masalah dengan pelaku usaha jasa keuangan dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal perlindungan konsumen OJK.
Sementara untuk penipuan atau aktivitas keuangan ilegal, lanjut dia, masyarakat juga dapat melapor melalui kanal yang disediakan OJK dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
“Peningkatan literasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar pelajar, UMKM, perempuan, petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan komunitas,” kata Dinavia menegaskan.
Diskusi tersebut juga menghadirkan dua pembicara lain, yakni Ida Nurlaeli (Kaprodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Saizu Purwokerto) dan Saleh Darmawan (praktisi hukum). I tar
COMMENTS