JAKARTA- Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menilai Indonesia pada dasarnya telah memiliki modal awal yang cukup untuk mengembangkan energi nuklir, mulai dari sumber daya, regulasi, hingga lokasi potensial.
“Kita sudah punya resource-nya, tetapi belum dikonsolidasikan, belum ditandai bahwa kita mulai. Jadi perlu ada task force,” ujar Sripeni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menilai tantangan berikutnya adalah mengkonsolidasikan berbagai sumber daya dan institusi yang selama ini berjalan agar menjadi satu program nasional yang jelas.
Sejumlah wilayah juga telah menjadi perhatian dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Sripeni menyebut Kalimantan Barat dan Bangka Belitung sebagai wilayah yang potensial.
Menurutnya, penentuan lokasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan listrik di wilayah tersebut, terutama untuk mendukung pengembangan industri.
Dari sisi teknologi, Small Modular Reactor (SMR) menjadi salah satu opsi yang dinilai relevan untuk tahap awal. Teknologi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan industri atau wilayah dengan kebutuhan listrik yang besar dan spesifik.
Sripeni juga menilai pengembangan nuklir harus dikaitkan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik. Menurutnya, kebutuhan listrik ke depan tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi semakin besar berasal dari industri, kawasan ekonomi, pusat data, dan teknologi kecerdasan buatan.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Indonesia Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri mengatakan dalam pengembangan PLTN, setidaknya terdapat 19 aspek infrastruktur yang harus dipersiapkan yang di antaranya teknologi, sumber daya manusia, lokasi, hingga pendanaan.
“Dan bagi kita (BRIN), saya pikir Indonesia sudah siap dengan berbagai komponen tadi sebenarnya. Mulai dari tapak sudah ada SDM, kita tidak kekurangan,” kata Syaiful.
Dari sisi teknologi, Syaiful menilai Indonesia tidak harus menunggu teknologi baru untuk memulai pembangunan PLTN. Berbagai teknologi reaktor yang telah tersedia secara komersial dapat menjadi pilihan, terutama reaktor berkapasitas besar atau large nuclear reactor.
Dalam kerangka kebijakan energi jangka panjang, energi nuklir ditargetkan memiliki kontribusi yang semakin besar. Pemerintah memproyeksikan kapasitas nuklir mencapai sekitar 35–42 GW pada 2060, dengan kontribusi energi nuklir terhadap bauran energi primer sekitar 11,7–12,1 persen.
Sebagai tahap awal, PLTN komersial pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 dengan kapasitas 250 MW, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
“Kita tinggal pilih sebenarnya. Banyak yang sekarang ready untuk kita pesan, terutama yang large, bukan yang small modular reactor,” ujarnya.
Syaiful mengaitkan kebutuhan tersebut dengan proyeksi pengembangan kapasitas pembangkit nasional hingga puluhan gigawatt. Apabila Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas nuklir hingga 7 GW, 35 GW, bahkan 45 GW dalam jangka panjang, penggunaan teknologi reaktor yang telah tersedia secara komersial dapat mempercepat proses pengembangan.
BRIN juga telah mengidentifikasi 28 lokasi potensial untuk pengembangan nuklir sehingga dapat dilakukan studi lebih lanjut. I tar
COMMENTS