JAKARTA - PBNU merespons cepat terkait peraturan pemerintah tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Kini PBNU telah membuat PT untuk skema pengelolaan tambang.
"Insyaallah kami sudah siapkan desainnya. Itu termasuk tadi desainnya kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga, dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT," Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di kantornya, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Gus Yahya mengatakan PT untuk mengelola tambang itu telah terbentuk. Dengan Bendum PBNU, Gudfan Arif, yang merupakan pengusaha tambang menjadi penanggung jawabnya.
"Kita sudah bikin PT-nya, kita sudah bikin PT dan penanggung jawab utamanya adalah bendum yang termasuk pengusaha tambang," kata dia.
Gus Yahya mengatakan ke depan pihaknya akan mengembangkan teknis bisnis yang lebih menguntungkan. Selain itu, model bisnis yang lebih profesional akan dikedepankan.
"Ke depan kami akan kembangkan model yang akan lebih secara bisnis reliable, yang lebih bisa diandalkan profesionalitasnya, tapi juga lebih lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Lewat aturan ini, Jokowi mengatur izin tambang kepada ormas keagamaan. PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan.
Di beleid tersebut, landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan dimunculkan, salah satu ketentuan yang diperbarui terkait wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
Gus Yahya sebelumnya mengatakan PBNU siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni.
"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Gus Yahya dalam siaran pers di laman resmi PBNU, seperti dilihat Senin (3/6).
Gus Yahya mengatakan saat ini NU memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.
Gus Yahya menambahkan, di samping memiliki jaringan organisasi yang mengakar, NU juga mempersiapkan infrastruktur bisnis untuk mengelola tanggung jawab tersebut. Gus Yahya menjamin pengelolaannya dilakukan secara transparan dan profesional. I dtk
COMMENTS