NEW YORK - Pemerintah Rusia melontarkan pernyataan keras ke Israel. Hal ini diutarakan Wakil Tetap Pertama Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Minggu (10/8/2025).
Dalam pernyataannya, Polyansky mengatakan keputusan Israel untuk menguasai Gaza itu akan memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah Palestina itu. Ini juga dikhawatirkan menggagalkan prospek solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta sama saja dengan pengakuan resmi atas rezim pendudukan.
"Kami dengan tegas mengutuk niat pemerintah Netanyahu untuk merebut Gaza," katanya, menambahkan bahwa Israel sekali lagi mengabaikan seruan internasional dan permohonan dari kerabat sandera Israel yang disandera oleh militan Palestina dari Hamas.
Sekitar 50 sandera masih belum ditemukan di Gaza, dengan hanya sekitar 20 dari mereka yang diyakini masih hidup, menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel, di mana sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga Israel, tewas dan 251 orang diculik.
Polyansky menuduh kemudian Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar munafik, dengan mengatakan ia meneteskan "air mata buaya" atas para sandera sambil mengetahui kabinet sedang bersiap untuk menyetujui operasi militer. Keputusan itu, klaimnya, memusnahkan setiap peluang untuk membawa mereka pulang hidup-hidup.
"Saya dapat memahami bagaimana orang-orang Yahudi, yang telah menderita akibat Holocaust selama Perang Dunia II, kini bisa menempatkan warga Palestina di dalam ghetto dan mengupayakan kehancuran total mereka," tegas Polyansky.
Sebelumnya, Kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui rencana tersebut pada hari Jumat sebagai bagian dari apa yang disebutnya "mengakhiri perang" dengan Hamas. Langkah ini diambil meskipun militer telah memperingatkan bahwa hal tersebut dapat membahayakan para sandera dan memicu bencana kemanusiaan.
Tujuan yang disetujui termasuk melucuti senjata Hamas, mengembalikan semua sandera, dan demiliterisasi Gaza. Netanyahu mengatakan wilayah tersebut nantinya akan diserahkan kepada "pasukan Arab" yang tidak disebutkan namanya untuk memerintah.
Rencana tersebut telah dikecam oleh banyak negara Barat, kecuali Amerika Serikat (AS). Ini juga memicu salah satu protes anti-perang terbesar yang pernah terlihat di Israel. I cnb
COMMENTS