SURABAYA– Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar kegiatan serap aspirasi publik terkait Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, pada Senin (15/9/2025). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi.
"Pada intinya hari ini adalah targeting kita, bagian daripada bagaimana penuhi syarat meaningful, partisipasi publik. Jadi kegiatan ini bukanlah sebagai rutinitas belaka," ujar Bob Hasan kepada Parlementaria usai menjadi pembicara pada acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyerapan aspirasi untuk mendapatkan masukan, data dan informasi bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.
Bob Hasan menekankan, keterbukaan menjadi kunci dalam proses dialog ini. Ia mengapresiasi seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, sekalipun pendapat yang disampaikan mahasiswa itu tidak sepenuhnya menyentuh substansi. Hal itu menurutnya tetap bernilai karena mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat. "Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam," ungkapnya.
Dalam forum tersebut Baleg DPR RI mendapatkan banyak masukan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bob Hasan mengatakan saat ini generasi muda cenderung ingin melihat Pancasila secara praksis, tidak sebatas abstraksi. "Ini gambaran bahwa anak-anak hari ini ingin Pancasila yang relevan dengan realitas mereka. Tapi tentu juga penting untuk memahami landasan filosofis, sejarah, dan sosiologisnya," jelas politisi Fraksi Gerindra ini.
Lebih lanjut, Bob Hasan menilai masukan dari mahasiswa UIN Surabaya sangat berharga, khususnya dalam melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila dipraktikkan di tengah tantangan global dan arus informasi digital. "Mahasiswa menyampaikan pandangan berdasarkan apa yang mereka lihat, bahkan dari media sosial. Mereka melakukan klarifikasi, dan ini mencerminkan karakteristik masyarakat Pancasila yang berbeda dengan negara lain," ujarnya.
Menurutnya, demokrasi Indonesia tetap berlandaskan pada nilai Pancasila, bukan pada paham liberal atau bebas tanpa batas. "Demokrasi kita ada dalam sila ke-4 dan sila ke-5, tetapi tetap dijaga oleh sila 1, 2, dan 3. Jadi jangan membuat ideologi itu rumit. Ideologi harus dipahami secara sederhana: ide, gagasan, dan logika," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Edi Subowo menyebutkan masukan dari mahasiswa merupakan cerminan generasi muda yang perlu terus dilibatkan dalam pembentukan kebijakan. "Mahasiswa sangat antusias dan masukan-masukannya sangat positif. Bahkan mereka berharap forum-forum seperti ini lebih sering hadir di kampus," ujarnya.
Disamping itu ia menilai dengan adanya forum diskusi Baleg DPR RI serap aspirasi di kalangan akademisi menjadi ruang penting untuk mengembalikan fokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kebangsaan. "Kalau terkait dengan nilai-nilai Pancasila, memang semenjak reformasi itu sudah bergeser. Karena itu kita harus fokus kembali untuk memasukkannya dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," tandas Edi. I par
COMMENTS